Perbandingan Kebijakan Kependudukan Indonesia Dengan Negara Lain

Sebagaimana diketahui jumlah penduduk selalu bertambah setiap tahunnya, sedangkan luas wilayah akan selalu tetap. Ditambah saat ini Angka Harapan Hidup (AHH) semakin tinggi. Artinya bahwa jumlah kelahiran yang ada tidak mungkin diimbangi dengan terjadinya kematian karena tolok ukur pengendalian jumlah penduduk dikatakan berhasil disaat angka kelahiran dan kematian rendah. Namun persoalannya terletak pada persebaran yang tidak merata dan tantangan beberapa tahun kedepan.

Tantangan tersebut sudah mulai dirasakan saat ini seperti pengangguran, masalah pangan, kemacetan transportasi, sampah, alih fungsi lahan, dan masih banyak persoalan lain akibat pertambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali. Saat ini di Indonesia angka kelahiran masih harus terus ditekan sehingga penduduk dapat tumbuh seimbang. Salah satu langkah yang dilakukan BKKBN adalah dengan adanya Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang nantinya akan mendorong perempuan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi sekaligus mendorong perempuan untuk masuk ke pasar kerja. Keberhasilan program pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Indonesia membuat struktur umur penduduk berubah. Jumlah penduduk usia muda (0-14) menjadi semakin kecil, penduduk usia produktif (15-64) semakin besar dan jumlah penduduk lanjut usia (65+) lebih sedikit jika dibandingkan dengan penduduk usia produktif sehingga angka ketergantungan menjadi semakin kecil.. Kembali lagi ke Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera Wilayah di Indonesia memiliki karakterstik yang beragam. Sama halnya dengan kondisi demografinya, dari wilayah Aceh hingga Papua yang memiliki memiliki tingkat kepadatan penduduk berbeda. BKKBN perlu lagi untuk kembali menekankan lagi bahwa program KB tidak semata-mata untuk kepentingan pemerintah. Program KB yang dilaksanakan tidak bersifat memaksa, tetapi dilaksanakan dengan menanamkan nilai-nilai pada masyarakat tentang makna membangun keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Program KB tidak hanya sekedar anjuran dua anak cukup tetapi menghormati hak reproduksi seseorang. Hal ini diwujudkan melalui perencanaan keluarga, jarak kehamilan anak pertama dan kedua serta pada usia berapa hingga berapa yang nantinya disesuaikan dengan kondisi kesehatan wanita dan kondisi perekonomian masing-masing keluarga.

Lain di Indonesia, lain juga cerita tentang kebijakan tentang Keluarga Berencana yang pernah dilakukan di negara lain. Jumlah populasi di suatu negara, terkadang memaksa pemerintah untuk menerapkan kebijakan pengendalian, agar tidak terjadi over populasi yang berdampak buruk bagi negara tersebut. Beberapa dari kebijakan-kebijakan tersebut bisa dianggap ekstrem, aneh, dan mungkin ada yang menganggap mengekang kebebasan warga negaranya. Berikut adalah kebijakan-kebijakan tentang Keluarga Berencana di beberapa negara:

1. Stop at Two dan Graduate Mother Scheme di Singapura

Stop at Two adalah kebijakan kontrol populasi mirip KB di Indonesia yang diberlakukan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, pada akhir 1960-an. Saat itu, PM Lee khawatir pertumbuhan populasi akan berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi Negeri Singa itu. Dalam kampanyenya, perempuan yang telah memiliki dua anak dianjurkan untuk melakukan sterilisasi dengan berbagai insentif menarik misalnya uang dalam jumlah besar. Namun, bagi mereka yang melanggar akan mendapatkan pengurangan fasilitas, terutama pendidikan dan perumahan, pengenaan denda bagi setiap anak mulai dari ketiga sampai seterusnya.

Graduate Mother Scheme adalah sebuah kebijakan kontrol populasi lain yang tidak biasa sempat berlaku di Singapura pada 1984. Berbeda dengan Stop at Two, kebijakan kontrol populasi ini lebih berperan sebagai biro jodoh bagi para perempuan Singapura yang telah lulus perguruan tinggi. PM Lee Kuan Yew melihat para perempuan berpendidikan tinggi yang belum mendapatkan pasangan sebagai sebuah masalah sosial yang serius. Merasa khawatir akan hal ini, dia mendorong para pria Singapura untuk memilih para perempuan berpendidikan tinggi. Tahun itu, kebijakan Graduate Mother Scheme (GMS) diumumkan dan biro jodoh Social Development Unit (SDU) dibentuk. SDU berperan sebagai wadah sosialisasi bagi para sarjana pria dan wanita untuk bersosialisasi. Sedangkan Social Development Service (SDS) disediakan bagi mereka yang bukan lulusan perguruan tinggi. Berbagai keistimewaan diberikan bagi para sarjana yang berpartisipasi dalam program ini, di antaranya pemotongan pajak dan prioritas perumahan. Namun, kebijakan ini dihapuskan setahun kemudian karena banyaknya protes dari warga Singapura. Kebijakan ini muncul karena PM Lee percaya bahwa “bibit” yang bagus akan menghasilkan buah yang bagus pula.

2. One Child Policy di China

Kebijakan ini telah dihapuskan pada 2015. One Child Policy di China adalah salah satu kebijakan kontrol populasi paling dikenal yang pernah diberlakukan di dunia. Sejak 1979, setiap keluarga di China hanya diizinkan untuk memiliki satu orang anak saja, atau mereka akan dikenai denda besar dengan berbagai pencabutan fasilitas dan pelayanan yang diberikan negara kepada mereka. Begitu beratnya denda dan hukuman yang diberikan, beberapa pasangan memilih melakukan aborsi terhadap janin mereka, dan diduga ada anak-anak yang disembunyikan oleh orangtuanya karena hal ini. Kebijakan ini mulai dilonggarkan pada 2013, sebelum dihapuskan pada tahun 2015 setelah China menyadari ada ketimpangan demografi usia penduduk mereka. Sekarang, keluarga di China dapat memiliki maksimal dua orang anak.

3. Solusi Sterilisasi Berhadiah Mobil di India

India sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, tentu saja populasi jadi salah satu masalah bagi negara ini. Demi menghambat perkembangan penduduknya, Pejabat Kesehatan di Provinsi Rajashtan, India, mengumumkan sebuah kampanye yang mendorong warganya, laki-laki dan perempuan untuk melakukan sterilisasi sehingga mereka tidak bisa memiliki anak lagi. Sebagai gantinya, mereka dijanjikan hadiah-hadiah menarik seperti motor, televisi, blender, bahkan mobil. Penawaran ini berlaku bagi seluruh warga India, tidak hanya penduduk Rajashtan saja. Penawaran serupa juga dilakukan di provinsi-provinsi lainnya di India, setelah kampanye nasional untuk sterilisasi diberhentikan pada 1970 karena protes dari ribuan penduduk yang mengaku dipaksa untuk menjalani operasi.

Hal –hal yang telah disampaikan tersebut hanya sebagai perbandingan bahwa di Indonesia program yang dijalankan oleh Pemerintah masih lebih manusiawi dibandingkan dengan kebijakan yang telah atau pernah dijalankan di negara lain.. Di negara berkembang seperti Indonesia yang mempunyai sumber daya alam melimpah menjadi suatu tantangan tersendiri untuk dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusianya yang baik. Salah satu caranya adalah dengan Program Keluarga Berencana yang saat ini harus segera digencarkan lagi, slogan dua anak cukup harus mulai tertanam kembali pada pola pikir masyarakat. Hal ini yang melatarbelakangi mengapa perlu ditanamkan pentingnya perencanaan keluarga terkait kelahiran yang tepat. Pemerintah saat ini, harus dapat mengatasi masalah kependudukan termasuk pengaturan Keluarga Berencana lebih baik lagi sehingga dapat mengembalikan Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera.

Apa yang Melatar belakangi Sumpah Pemuda Pada Tahun 1928?

• SUMPAH PEMUDA

Latar belakang Pemuda dan Sumpah pemuda dapat kita lihat dari penjajahan yang dilakukan bangsa lain terhadap indonesia. Kegagalan indonesia menghalau bangsa lain yang disebabkan sifat masyarakat Indonesia pada saat itu masih kedaerahan yang membuat para pemuda Indonesia memcetuskan Sumpah Pemuda 1928.

• LATAR BELAKANG PEMUDA

Awal perjuangan para pemuda Indonesia memprakarsai Sumpah pemuda 1928 adalah berdirinya Budi Utomo. Pada saat itu bangsa Indonesia Khususnya pemuda Indonesia mulai bangkit. Akibat berdirinya Budi Utomo adalah memunculkan organsisasi baru seperti Tri Koro Darmo, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Jong Betawi, Jong Minahasa, Sekar Rukun, dan Pemuda Timor. Pemuda- pemuda di daerah sangat bersemangat untuk berjuang, namun pada saat itu mereka masih berjuang untuk daerah mereka sendiri-sendiri.

Organisasi-organisasi itu gencar melakukan oengumandangan persatuan bangsa, khususnya organisasi Perhimpunan Indonesia (PI). PI adalah organisasi permuda yang terdiri atas pemuda dari berbagai suku yang ada di belanda. Para pemuda kemudia bersatu dan menjadi satu bangsa Indonesia tanpa memikirkan sifat kedaerahan lagi.

• LATAR BELAKANG SUMPAH PEMUDA

            Lahirnya sumpah pemuda adalah dalam rangka mwujudkan persatuan dan kesatuan antarorganisasi kepemudaan yang sudah ada, maka dimulaikah pertemuan antar organiasi sejak 1920. Namun pada saat itu mereka belum menemukan solusi yang tepat karena berbeda landasan pemikiran.

            Pada tanggal 15 November 1925 diadakan Kongres Pemuda  untuk membahas panitia pelaksanaan kesepakatan bersama. Dan pada tanggal 30 april 1926 organisasi pemuda berkumpul dan melaksanakan rapat Kongres Pemuda I. Kongres ini berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama yaitu :

           1.      Kemerdekaan Indonesia merupakan Cita-cita bersama seluruh pemuda di Indonesia.

           2.      Seluruh Organisasi kepemudaan bertujuan untuk menggalang persatuan

Para pemuda kemudian menyelenggarakan Kongres Pemdua II pada tanggal 26 sampai 28 oktober. Sayang pada kongres ini sempat erjadi insiden dimana pemimpin rapat tidak diperkenankan menyebut tentang kemerdekaan Indonesia. Mereka merasa dipersulit dan banyak dari mereka yang dipenjara dan diasingkan ke daerah terpencil.

Pada 28 oktober 1928 yaitu hari terakhir kongres pemuda II akhirnya sumpah pemuda lahir. Mohammad Yamin membuat inti sari selruh isi kongres. Dari inti sari itulah lahir perumusan sumpah pemuda yang disetujui seluruh peserta kongrres pemdua II.

Isi Sumpah Pemuda 1928 yang Berbunyi

Pertama

Kami Putera dan puteri indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah indonesia

Kedua

Kami putera dan puteri indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa indonesia

Ketiga

Kami putera dan puteri indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa indonesia.

Apa yang Melatar belakangi Peristiwa Tanggal 20 Mei 1998?

• Latar Belakang Masalah

Peristiwa lengsernya presiden Soeharto pada bulan Mei 1998, dan dimulainya pemerintahan era reformasi. Dampak dari peristiwa ini masih berlangsung, sehingga perlu diadakan evaluasi secara cermat, dapatkah peristiwa lengsernya presiden Soeharto dikategorikan sebagai tonggak sejarah bangsa Indonesia. Di depan telah kita kemukakan bahwa tonggak sejarah adalah peristiwa penting yang memberikan dampak kemajuan bagi ummat manusia atau bangsa, sehingga masih perlu dievaluasi apakah peristiwa tersebut berdampak kemajuan atau kemerosotan.

Mei 1998, penuh dengan kejadian - kejadian yang dapat dikatakan menjadi tonggak reformasi Indonesia, penuh dengan kerusuhan - kerusuhan yang sebenarnya merupakan ungkapan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan Orba saat itu. Mei 1998 akan selamanya dikenang oleh Bangsa ini sebagai bulan dimana seluruh masyarakat Indonesia bersatu untuk meruntuhkan Rezim Orba yang sudah terlalu lama berkuasa. Mei 1998 akan terus dikenang oleh beberapa orang sebagai bulan dimana orang - orang yang mereka cintai satu persatu hilang ditelan bumi.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak Tahun 1997 membuat perekonomian menjadi kacau. Naiknya harga sembako, banyaknya PHK dan tingginya angka pengangguran dan beberapa  perusahaan swasta yang mengalami kerugian memancing mahasiswa untuk mengadakan aksi keprihatinan. Bersamaan dengan maraknya aksi-aksi mahasiswa, terjadi serangkaian aksi penculikan (penangkapan) terhadap beberapa aktivis dan mahasiswa. Aksi mahasiswa di kota-kota besar pun kian marak sejak Februari 1998. Melihat maraknya aksi mahasiswa yang cenderung “mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional,” serta berlanjut manjadi bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan. Aksi mahasiswa yang terjadi sepanjang Mei 1998 menemukan momentum pada tanggal 12 Mei 1998 di Kampus Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat. Kerusuhan massal yang dimulai di Jakarta 13 Mei 1998 merambat hingga ke Solo, Jawa Tengah, praktis merepotkan aparat keamanan dalam mengendalikan situasi.

Di sisi lain, masyarakat menganggap ABRI telah gagal mengamankan ibu kota dari tindak kerusuhan dan penjarahan yang berlangsung hingga tanggal 15 Mei 1998. Peristiwa kerusuhan Mei 1998 adalah salah satu bukti bahwa praktik kekerasan oleh negara dengan dalih menjaga stabilitas politik dan keamanan menjadi bagian sejarah kelam bagi tegaknya HAM di Indonesia.

Kerusuhan Mei 1998 merupakan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi saat itu. Kasus yang terjadi dengan sengaja untuk menciptakan suatu keadaan yang tidak terkendali dengan tujuan untuk menginginkan perubahan.

• Latar Belakang Peristiwa Mei 1998

Peristiwa Mei 1998 yang merupakan suatu gerakan reformasi di Indonesia ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, baik politik, sosial, dan ekonomi. Dari faktor politik, dipicu oleh pengangkatan kembali Soeharto menjadi Presiden RI setelah hasil pemilu 1997 menunjukkan bahwa Golkar sebagai pemenang mutlak. Hal ini berarti dukungan mutlak kepada Soeharto makin besar untuk menjadi presiden lagi di Indonesia dalam sidang MPR 1998. Terpilihnya kembali Soeharto menjadi Presiden RI kemudian Ia membentuk Kabinet Pembangunan VII yang penuh dengan ciri nepotisme dan kolusi.

Dari faktor ekonomi, Indonesia merupakan salah satu Negara yang terkena dampak dari krisis moneter dunia yang berakibat pada merosotnya nilai rupiah secara drastis. Hal ini diperparah dengan utang luar negeri Indonesia yang semakin memburuk. Keadaan semakin kacau karena terjadinya ketidakstabilan harga harga bahan pokok, termasuk minyak. Kenaikan harga minyak sendiri kemudian berpengaruh pada kenaikan tarif angkutan umum.

Dari faktor sosial, banyak terjadinya konflik-konflik sosial diberbagai daerah di Indonesia. Selain itu, krisis ekonomi yang berkepanjangan berdampak pada rakyat yang banyak mengalami kelaparan. Hal ini berakibat pada hilangnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Ini berarti bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia mendorong hancurnya kredibilitas pemerintah Orde Baru dimata rakyat.

Secara garis besar, kronologi gerakan reformasi ini diawali dengan adanya sidang Umum MPR (Maret 1998) memilih Suharto dan B.J. Habibie sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk masa jabatan 1998-2003. Presiden Suharto kemudian membentuk dan melantik Kabinet Pembangunan VII. Kabinet yang sarat akan kolusi dan nepotisme ini kemudian membuat mahasiswa bergerak. Ditambah dengan terjadinya krisis moneter, maka pada bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demonstrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut penurunan harga barang-barang kebutuhan (sembako), penghapusan KKN, dan mundurnya Suharto dari kursi kepresidenan.

Pada tanggal 12 Mei 1998, dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta telah terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan empat orang mahasiswa (Elang Mulia Lesmana, Hery Hartanto, Hafidhin A. Royan, dan Hendriawan Sie) tertembak hingga tewas dan puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka. Kematian empat mahasiswa tersebut mengobarkan semangat para mahasiswa dan kalangan kampus untuk menggelar demonstrasi secara besar-besaran.

Hal ini berlanjut pada tanggal 13-14 Mei 1998, di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan sehingga kegiatan masyarakat mengalami kelumpuhan. Dalam peristiwa itu, puluhan toko dibakar dan isinya dijarah, bahkan ratusan orang mati terbakar. Pada tanggal 19 Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya berhasil menduduki gedung MPR/DPR.

Melihat aksi-aksi tersebut, akhirnya pada tanggal 19 Mei 1998, Harmoko sebagai pimpinan MPR/DPR mengeluarkan pernyataan berisi ‘anjuran agar Presiden Suharto mengundurkan diri’.  Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Suharto mengundang tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk dimintai pertimbangan dalam rangka membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Suharto.

Dan puncaknya, pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 di Istana Negara, Presiden Suharto meletakkan jabatannya sebagai Presiden RI di hadapan Ketua dan beberapa anggota Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 8 UUD 1945, kemudian Suharto menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden RI. Pada waktu itu juga B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI oleh Ketua MA.

Dampak yang ditimbulkan dari peristiwa ini tentu saja adalah turunnya Soeharto dari kursi Presiden. Selain berdampak pada turunnya Soeharto dari kursi Kepresidenan, peristiwa Mei 1998 ini juga berdampak pada:

A.    Banyak yang hilang pekerjaan akibat tempat-tepat bekerja dirusak ataupun di bakar.

B.     Kerugian materil yang tidak dapat dihitung lagi.

C.     Banyak korban yang menderita fisik dan psikis, apalagi korban dari tindak kekerasan seksual.

Permasalahan ekonomi yang berkepanjangan sejak Tahun 1997, membuat Indonesia mengalami krisis. Terjadi PHK di mana-mana, banyaknya pengangguran dan harga BBM dinaikkan membuat keadaan semakin memburuk. Aksi-aksi mahasiswa yang telah bergulir sejak awal 1998 semakin marak dan menular ke banyak kampus di seluruh Indonesia. Aksi mahasiswa yang terjadi sepanjang Mei 1998 menemukan momentumnya pada tanggal 12 Mei 1998 di kampus Universitas Trisakti di Jalan Kyai Tapa, Grogol, Jakarta. Peristiwa ini telah merenggut nyawa empat orang mahasiswa Trisakti akibat tembakan peluru tajam oleh aparat kepolisian.

Kerusuhan Mei 1998 terjadi pada tanggal13-15. Ketiadaannya aparat membuat kerusuhan Mei 1998 ini  mencapai klimaksnya pada 14 Mei 1998. Perspektif Politik terjadinya Kerusuhan Mei 1998 tidak lepas dari aspek politik yang terjadi saat itu. Isu rivalitas antara Wiranto dan Prabowo menjadi pembicaraan kalangan elite khususnya elite tentara sejak awal 1998. Sebagian pegamat menganalisa bahwa “konflik” yang terjadi antara Wiranto dan Prabowo sengaja diciptakan Soeharto agar terjadi keseimbangan sehingga tidak ada yang terlalu dominan.

Kasus yang memukul Prabowo menjelang Mei 1998 adalah penculikan aktivis mahasiswa. Kasus penculikan tidak dapat dipisahkan dari situasi keamanan, khususnya di ibukota, pada akhir 1997 dan Januari 1998. Dengan munculnya kasus penculikan, posisi Wiranto menjadi di atas angin. Ia berhasil menampilkan diri sebagai figure demokrat dan seolah-olah berpegang pada hukum. Prabowo mengakui adanya sembilan orang yang ditangkap anggota Tim Mawar. Semuanya telah dilepaskan dengan selamat dan mereka yang masih hilang bukanlah tanggung jawabnya. Artinya, memang ada pihak-pihak lain di luar Prabowo yang ikut menangkap para aktivis. Rivalitas antara Prabowo dan Wiranto jelas mewarnai politik internal di ABRI menjelang Insiden Trisakti dan huru-hara Mei 1998.

Kepentingan-kepentingan golongan saat kerusuhan Mei 1998 dapat kita lihat dari beberapa petinggi negara yang melakukan suatu tindakan yang menurutnya itu merupakan suatu pengamanan. Penculikan ini merupakan kerja politik yang kuat untuk mempertahankan kekuasaan melalui keunggulan monopoli alat-alat kekerasan, dengan kata lain kasus penculikan merupakan operasi intelejen dari sebuah desain politik untuk mengamankan kepentingan status quo kekuasaan.

•  Proses terjadinya Peristiwa Mei 1998

Kasus-kasus Kerusuhan Mei 1998
A.    Demonstrasi Mahasiswa

Pada bulan Januari 1998, aksi-aksi dilakukan oleh berbagai kelompok seperti mahasiswa baik kelompok Cipayung maupun Non Cipayung, koalisi LSM, Ormas dan kelompok pemuda dan buruh. Lokasi aksi umumnya adalah kantor instansi pemerintah dan kampus. Bulan April, jumlah aksi terus bertambah. Bentrok dengan aparat pun mulai meningkat. Isu politik semakin meningkat. Tuntutan reformasi, anti KKN dan menurunkan Soeharto semakin gencar. Dukungan masyarakat  semakin bertambah, begitu juga dari kelompok profesional. Pada bulan Mei, aksi mahasiswa telah semakin meningkat, terlebih setelah pemerintah karena kenaikkan harga BBM dan terjadinya penembakan di Trisakti yang diikuti oleh kerusuhan di berbagai kota.

B.    Insiden Trisakti

Usai mengikuti orasi-orasi hingga siang hari mahasiswa mulai bergerak ke luar kampus melalui jalan S. Parman. Mahasiswa menuntut long march ke Gedung DPR/MPR Senayan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Mereka diblokir oleh dua lapis aparat kepolisian lengkap dengan tameng dan pentungan di depan Kantor Walikota Jakarta Barat, mahasiswa di bawah pimpinan Ketua SMUT, Julianto Hendro Cahyono, meminta aparat mengizinkan mereka ke Senayan dalam aksi damai. Aparat keamanan dari pasukan Pengendalian Massa menolak tuntutan itu. Sejumlah mahasiswi membagikan bunga mawar pada aparat sebagai tanda damai.

Ketika rombongan mahasiswa sedang bergerak kembali ke dalam kampus, terjadi provokasi oleh seorang yang mengaku alumni Universitas Trisakti yang kemudian diketahui bernama Mashud. Mahasiswa menuduh Mashud sebagai intel yang mau memprovokasi mereka dengan cara mengejek dan memancing kemarahan. Mahasiswa sempat terpancing dan mengejar Mashud yang masuk ke barisan aparat keamanan untuk meminta perlindungan. Kemudian terjadi dorong-mendorong antara massa dan pasukan. Selain dikejar, diburu, ditendang dan diinjak oleh aparat keamanan, korban yang paling banyak berjatuhan adalah korban karena tembakan. Laras senapan aparat keamanan secara sporadis diarahkan kepada mahasiswa, aparat keamanan melakukan penembakan membabi buta. Sebagian aparat yang mengambil posisi di atas jembatan layang mengarahkan tembakan kea rah mahasiswa di dalam kampus. Dari sinilah banyak berjatuhan korban luka dan meninggal dunia.

C.    Penjarahan diberbagai Wilayah

Keusuhan hari pertama ini umumnya terjadi di daerah Jakarta Barat, di sekitar Jalan KH Hasyim Asyari, lampu merah Roxy, Jalan KH Mochammad Mansyur, kemudian menyebar menyebar ke Bendungan Hilir Raya, Tanah Abang dan ke arah Bandara Cengkareng.

Penjarahan dan kerusuhan dilakukan disiang hari di daerah Grogol dekat kampus Trisakti. Karena jalan ke arah Grogol banyak diblokir akhirnya massa beralih ke Jalan Daan Mogot, Pesing, Cengkareng hingga perbatasan Jakarta-Tanggerang. Perusuh membawa computer, televisi, kulkas dan umumnya barang-barang elektronik. Perusuh yang lain melampiaskan kemarahan dengan membakar barang-barang yang dikeluarkan ke jalan-jalan bersama sejumlah mobil dan motor yang tengah parkir. Mobil-mobil di jalan ke arah Bandara Soekarno Hatta dihentikan dan penumpangnya diperas perusuh.

Beberapa toko dan ruko di Jalan Hasyim Asyari habis dijarah dan dibakar massa. Beberapa kantor bank dilempari batu. Kalangan etnis Tionghoa dan kalangan orang berada (orang-orang kaya) menjadi sasaran. Di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, massa telah menjarah pertokoan, toko-toko juga dilempai batu, batu dan benda apa saja yang tersedia. Gumpalan asap hitam menyelimuti langit kota Jakarta Ketika senja tiba, sebagian massa mulai meninggalkan jalan dan kembali ke rumah masing-masing.

D.    Pemerkosaan Terhadap Etnis Tionghoa

Berbagai tindakan akibat sentiment rasial terjadi dalam berbagai bentuk. Mulai dari bentuk makian, hinaan, hingga dalam bentuk perusakan, penjarahan/perampasan, pembakaran, dan penganiayaan, pelecehan, pemerkosaan, hingga pembunuhan. Berbagai bentuk tindakan-tindakan yang disertai ekspresi kebencian atau anti terhadap etnis tionghoa terjadi pada semua wilayah, khususnya wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Sentiment rasial yang terjadi saat itu membuat orang-orang dari etnis tionghoa menjadi incaran massa saat itu, tidak hanya itu pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan terhadap etnis tionghoa pun membuat para kelompok tersebut merasa terdiskriminasi.

E.    Penculikan Aktivis

Menjelang SU-MPR (1-11 Maret 1998), sebelum Mei 1998, terjadi penculikan terhadap sejumlah aktivis mahasisswa, LSM, Ormas dan partai antara Februari hingga Maret 1998. Penculikan diiketahui dilakukan oleh Tim Mawar, tim yang dibentuk oleh Komandan Batalyon 42, Group IV Kopssus, Mayor Bambang Kristiono atas perintah Letjen Prabowo Subianto. Tim Mawar mengembangkan perintah Danjen Kopassus dengan menangkap sembilan orang aktivis. Kasus penculikan tidak dapat dipisahkan dari situasi keamanan, khususnya di ibukota. Pada faktanya, walaupun nama orang-orang yang telah diculik berkaitan dengan nama-nama organisasi (KNDP, PRD, PIJAR, ALDERA, PDI Megawati dan lainnya) yang dianggap bermasalah dan berpeluang membahayakan keamanan masyarakat dan Negara, sebagian besar dari orang-orang tersebut diculik setelah SU-MPR selesai dilaksanakan. Oleh karena itu terdapat kesulitan untuk memastikan bahwa orang-orang yang diculik tersebut hanya berkaitan dengan pengamanan SU-MPR. Kasus penculikkan menjadi pembicaraan hangat setelah muncul berbagai aksi demonstrasi dan unjuk rasa. Berbagai pihak, baik sipil dan militer di dalam negeri memberikan reaksi dan tekanan keras khususnya kepada pimpinan TNI/POLRI.

Kerusuhan Mei 1998 terjadi dalam bentuk kerusuhan massal yang meliputi berbagai tindakan pembunuhan, penganiayaan, peusakan, pembakaran, penjarahan, penghilangan orang secara paksa dan pemerkosaan. Kerusuhan diyakini terkait erat dengan proses pergeseran elit politik saat itu yang kemudian diikuti mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 sebagai momentum kemenangan gerakan reformasi. Penyelesaiaan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu memiliki makna strategis sebagai bagian dari proses transisi demokrasi yang harus dilalui oleh bangsa Indonesia. Hal ini untuk mengegakkan hukum dan HAM, sekaligus memberikan keadilan kepada para korban dan mencegah terjadinya kejadian serupa di masa depan dengan cara menghukum para pelaku.

Kerusuhan Mei 1998 nyata-nayata telah mengakibatkan penghancuran, penganiayaan dan melemahkan kelompok masyarakat sipil. Kerusuhan yang terjadi didorong oleh sekelompok orang tertentu dan pada banyak lokasi terlihat dengan ciri-ciri tertentu. Kelompok massa ini dilkenal dengan sebutan provokator. Kelompok ini terlihat terlatih, terorganisir dan membawa peralatan tertentu yang digunakan untuk merusak atau membakar. Fakta menunjukan pada 55 lokasi titik terlihat adanya aparat keamanan di lokasi kerusuhan. Ketidakhadiran aparat di 55 lokasi menunjukkan ketidakpastian aparat keamanan melakukan pengamanan. Hal ini menunjukan bahwa tindakan pengamanan yang dilakukan aparat pada lokasi kerusuhan tidak efektif, karena sebagian besar tindakan yang dilakukan tidak efektif.

Dari banyaknya kerugian yang dialami dan banyaknya korban menunjukkan bahwa aparat keamanan tidak efektif mengatasi situasi saat itu, karena tidak terlihatnya aparat dibeberapa lokasi kerusuhan, bahkan aparat cenderung membantu peristiwa tersebut. Karena saat terjadinya kerusuhan tidak lepas kendali dari perintah komando, dan telah ada kebijakan aparat untuk membiarkan kerusuhan terjadi yang menggunakan fasilitas dan sumber-sumber publik, dengan cara :

A.  Tidak mengerahkan pasukan secara patut sehingga banyak daerah yang tidak diamankan.

B.   Pasukan yang ada dilokasi tidak melakukan tindakan apapun saat kerusuhan terjadi.

C.   Pasukan meninggalkan lokasi kerusuhan.

D.   Pasukan tidak bergerak ke lokasi kerusuhan yang jaraknya relative dekat.

Peristiwa kerusuhan Mei 1998 tidak dapat dilepaskan dari konteks situasi dan dinamika politik Indonesia pada waktu itu. Berbagai peristiwa yang terjadi saat itu penculikan sejumlah aktivis, krisis ekonomi, demonstrasi mahasisswa yang terus-menerus, serta tewas tertembaknya mahasiswa Trisakti. Tragedi yang terjadi di beberapa kota secara bersamaan dengan memakan korban jiwa dan harta benda. Tidak terdapatnya aparat diberbagai lokasi kerusuhan membuat semakin menjadinya kerusuhan. Masyarakat yang seakan mengamuk membuat semakin karut marut situasi saat itu. Banyaknya massa membuat sebagian orang memanfaatkan situasi dengan memprovokasi sehingga membuat massa semakin marah dan merusak semua yang ada di sekitar lokasi kerusuhan. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Djayadi Hanan selaku expert opinion, yaitu :

Memang ada dugaan sekelompok orang melakukan provokasi agar demonstrasi besar-besaran mahasiswa dan masyarakat umum saat itu berubah menjadi kerusuhan. Diduga kuat provokasi tersebut diorganisir oleh aparat negara, terutama tentara, karena mereka berkepentingan untuk membuat demonstrasi damai itu menjadi rusuh agar terjadi kesan bahwa peristiwa tuntutan masyarakat dan mahasiswa bukanlah bersifat politik tetapi kriminal. Bila kerusuhan terjadi, tentara punya alasan untuk mengambil alih situasi dan memegang kendali kekuaasaan. Dengan demikian tidak saja rejim penguasa dapat dipertahankan tetapi tentara/aparat juga menjadi pemegang kekuasaan politik bila terjadi pergantian kekuasaan saat itu.

Dari banyaknya data yang didapat dilapangan, dan beberapa nama yang diduga sebagai orang yang bertanggung jawab atas terjadinya Peristiwa Kerushan Mei 1998. Komnas HAM membuat laporan dan pemanggilan kepada nama-nama tersebut untuk dilakukan penyidikan oleh kejaksaan, tetapi kejaksaan belum melakukan penyidikan tersebut sampai saat ini. Bahkan Komnas HAM pun sudah membut surat rekomendasi kepada DPR untuk menindak lanjuti kasus Pelanggaran HAM yang berat pada Kerusuhan Mei 1998. Komnas HAM pun sudah membuat surat untuk presiden dan mendesak untuk segera di selesaikan. Tapi, sampai saat ini belum ada langkah serius pemerintah untuk menyelesaikannya. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Djayadi Hanan selaku expert opinion, yaitu :

Pemerintah tampak memiliki keengganan karena aparat yang diduga kuat menjadi penanggungjawab kasus tersebut masih memiliki kekuasaan atau berhubungan erat dengan jaringan kekuaasaan di tingkat nasional. Hampir di semua partai politik, sejumlah mantan tentara memegang peran kunci. Mereka ini tentu akan berusaha melindungi teman-teman korps mereka dari proses hukum. Karena itu dari segi politik temuan-temuan dari Komnas HAM kurang mendapat dukungan untuk ditindaklanjuti secara nyata. Di samping itu, sejumlah nama yang diduga kuat terlibat bahkan ikut menjadi dalang peristiwa tersebut juga masih memegang kendali kekuasaan atau memegang jabatan tinggi. Tentu akan sulit untuk memproses secara sungguh-sungguh peristiwa tersebut karena yang ada dalam lingkaran kekuasaaan akan terus menghalangi proses pengungkapan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.

          Saat terjadinya kerusuhan pun Pangab Wiranto pergi ke Malang pada 14 Mei 1998 dengan membawa banyak jenderal sedangkan saat itu situasi di Jakarta sedang darurat dan tidak ada pengamanan satupun dari Brimob, pasukan Brimob ditarik dan Kostrad yang diturunkan ke lapangan untuk pengamanan. Karena saat itu komando masalah keamanan adalah Mabes ABRI yang membawahi POLRI dan TNI.

         Disengaja atau tidak tetapi itu yang terjadi pada saat huru-hara berlangsung. Hubungan Militer dan Sipil saat itu berlangsung baik. Tetapi pada saat itu sipil yang dianggap pro demokrasi dan menginginkan perubahan membuat para petinggi menganggap orang sipil menentang penguas rezim ORBA. Masa pemerintahan ORBA juga dikenal sebagai pemerintahan yang militeristik. Dimana dalam setiap mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat, pemerintahan selalu menggunakan militer untuk mengatasi masalah yang sering kali menggunakan cara yang bersifat represif. Pelanggaran HAM dapat dilakukan terang-terangan dimanapun oleh alat negara tanpa adanya proses hukum.

           Awal 1998 saat pemerintahan Orba berlangsung terjadi krisis. Krisis yang tidak mampu diatasi oleh pemerintah saat itu membuat rakyat melakukan tindakan kejahatan di mana-mana. Aksi masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa mulai terjadi dimana-mana. Aksi dilakukan untuk menuntut mundur Soeharto karena dinilai telah gagal dalam mengatasi masalah krisis Indonesia. Soeharto memerintahkan militer untuk menghalang aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat. Bahkan militer tidak segan-segan melakukan tindakan represif yang berujung pada kematian di kalangan demonstran. Situasi ini membuat Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden saat itu.