Peristiwa lengsernya presiden Soeharto pada bulan Mei 1998,
dan dimulainya pemerintahan era reformasi. Dampak dari peristiwa ini masih
berlangsung, sehingga perlu diadakan evaluasi secara cermat, dapatkah peristiwa
lengsernya presiden Soeharto dikategorikan sebagai tonggak sejarah bangsa
Indonesia. Di depan telah kita kemukakan bahwa tonggak sejarah adalah peristiwa
penting yang memberikan dampak kemajuan bagi ummat manusia atau bangsa,
sehingga masih perlu dievaluasi apakah peristiwa tersebut berdampak kemajuan
atau kemerosotan.
Mei 1998, penuh dengan kejadian - kejadian yang dapat dikatakan
menjadi tonggak reformasi Indonesia, penuh dengan kerusuhan - kerusuhan yang
sebenarnya merupakan ungkapan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan Orba
saat itu. Mei 1998 akan selamanya dikenang oleh Bangsa ini sebagai bulan dimana
seluruh masyarakat Indonesia bersatu untuk meruntuhkan Rezim Orba yang sudah
terlalu lama berkuasa. Mei 1998 akan terus dikenang oleh beberapa orang sebagai
bulan dimana orang - orang yang mereka cintai satu persatu hilang ditelan bumi.
Krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak Tahun 1997 membuat
perekonomian menjadi kacau. Naiknya harga sembako, banyaknya PHK dan tingginya
angka pengangguran dan beberapa
perusahaan swasta yang mengalami kerugian memancing mahasiswa untuk
mengadakan aksi keprihatinan. Bersamaan dengan maraknya aksi-aksi mahasiswa,
terjadi serangkaian aksi penculikan (penangkapan) terhadap beberapa aktivis dan
mahasiswa. Aksi mahasiswa di kota-kota besar pun kian marak sejak Februari
1998. Melihat maraknya aksi mahasiswa yang cenderung “mengganggu stabilitas
politik dan keamanan nasional,” serta berlanjut manjadi bentrokan antara
mahasiswa dan aparat keamanan. Aksi mahasiswa yang terjadi sepanjang Mei 1998
menemukan momentum pada tanggal 12 Mei 1998 di Kampus Universitas Trisakti, Grogol,
Jakarta Barat. Kerusuhan massal yang dimulai di Jakarta 13 Mei 1998 merambat
hingga ke Solo, Jawa Tengah, praktis merepotkan aparat keamanan dalam
mengendalikan situasi.
Di sisi lain, masyarakat menganggap ABRI telah gagal
mengamankan ibu kota dari tindak kerusuhan dan penjarahan yang berlangsung
hingga tanggal 15 Mei 1998. Peristiwa kerusuhan Mei 1998 adalah salah satu
bukti bahwa praktik kekerasan oleh negara dengan dalih menjaga stabilitas
politik dan keamanan menjadi bagian sejarah kelam bagi tegaknya HAM di
Indonesia.
Kerusuhan Mei 1998 merupakan suatu peristiwa yang
benar-benar terjadi saat itu. Kasus yang terjadi dengan sengaja untuk
menciptakan suatu keadaan yang tidak terkendali dengan tujuan untuk
menginginkan perubahan.
- Latar Belakang Peristiwa Mei 1998
Peristiwa Mei 1998 yang merupakan
suatu gerakan reformasi di Indonesia ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor,
baik politik, sosial, dan ekonomi. Dari faktor politik, dipicu oleh
pengangkatan kembali Soeharto menjadi Presiden RI setelah hasil pemilu
1997 menunjukkan bahwa Golkar sebagai pemenang mutlak. Hal ini berarti dukungan
mutlak kepada Soeharto makin besar untuk menjadi presiden lagi di Indonesia
dalam sidang MPR 1998. Terpilihnya kembali Soeharto menjadi Presiden RI
kemudian Ia membentuk Kabinet Pembangunan VII yang penuh dengan ciri nepotisme
dan kolusi.
Dari faktor ekonomi, Indonesia
merupakan salah satu Negara yang terkena dampak dari krisis moneter dunia yang
berakibat pada merosotnya nilai rupiah secara drastis. Hal ini diperparah
dengan utang luar negeri Indonesia yang semakin memburuk. Keadaan semakin kacau
karena terjadinya ketidakstabilan harga harga bahan pokok, termasuk minyak.
Kenaikan harga minyak sendiri kemudian berpengaruh pada kenaikan tarif angkutan
umum.
Dari faktor sosial, banyak
terjadinya konflik-konflik sosial diberbagai daerah di Indonesia. Selain itu,
krisis ekonomi yang berkepanjangan berdampak pada rakyat yang banyak mengalami
kelaparan. Hal ini berakibat pada hilangnya kepercayaan rakyat kepada
pemerintah. Ini berarti bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia mendorong
hancurnya kredibilitas pemerintah Orde Baru dimata rakyat.
Secara garis besar, kronologi
gerakan reformasi ini diawali dengan adanya sidang Umum MPR (Maret 1998)
memilih Suharto dan B.J. Habibie sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk
masa jabatan 1998-2003. Presiden Suharto kemudian membentuk dan melantik
Kabinet Pembangunan VII. Kabinet yang sarat akan kolusi dan nepotisme ini
kemudian membuat mahasiswa bergerak. Ditambah dengan terjadinya krisis moneter,
maka pada bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak
menggelar demonstrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut penurunan harga
barang-barang kebutuhan (sembako), penghapusan KKN, dan mundurnya Suharto dari
kursi kepresidenan.
Pada tanggal 12 Mei 1998, dalam aksi
unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta telah terjadi bentrokan
dengan aparat keamanan yang menyebabkan empat orang mahasiswa (Elang Mulia
Lesmana, Hery Hartanto, Hafidhin A. Royan, dan Hendriawan Sie) tertembak hingga
tewas dan puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka. Kematian empat
mahasiswa tersebut mengobarkan semangat para mahasiswa dan kalangan kampus untuk
menggelar demonstrasi secara besar-besaran.
Hal ini berlanjut pada tanggal 13-14
Mei 1998, di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan
sehingga kegiatan masyarakat mengalami kelumpuhan. Dalam peristiwa itu, puluhan
toko dibakar dan isinya dijarah, bahkan ratusan orang mati terbakar. Pada
tanggal 19 Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta
dan sekitarnya berhasil menduduki gedung MPR/DPR.
Melihat aksi-aksi tersebut, akhirnya
pada tanggal 19 Mei 1998, Harmoko sebagai pimpinan MPR/DPR mengeluarkan
pernyataan berisi ‘anjuran agar Presiden Suharto mengundurkan diri’. Pada
tanggal 20 Mei 1998, Presiden Suharto mengundang tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh
masyarakat untuk dimintai pertimbangan dalam rangka membentuk Dewan Reformasi
yang akan diketuai oleh Presiden Suharto.
Dan puncaknya, pada tanggal 21 Mei
1998, pukul 10.00 di Istana Negara, Presiden Suharto meletakkan jabatannya
sebagai Presiden RI di hadapan Ketua dan beberapa anggota Mahkamah Agung.
Berdasarkan pasal 8 UUD 1945, kemudian Suharto menyerahkan jabatannya kepada Wakil
Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden RI. Pada waktu itu juga B.J. Habibie
dilantik menjadi Presiden RI oleh Ketua MA.
Dampak yang ditimbulkan dari
peristiwa ini tentu saja adalah turunnya Soeharto dari kursi Presiden. Selain
berdampak pada turunnya Soeharto dari kursi Kepresidenan, peristiwa Mei 1998
ini juga berdampak pada:
A.
Banyak yang hilang pekerjaan akibat tempat-tepat bekerja
dirusak ataupun di bakar.
B.
Kerugian materil yang tidak dapat dihitung lagi.
C.
Banyak korban yang menderita fisik dan psikis, apalagi
korban dari tindak kekerasan seksual.
Permasalahan ekonomi yang
berkepanjangan sejak Tahun 1997, membuat Indonesia mengalami krisis. Terjadi
PHK di mana-mana, banyaknya pengangguran dan harga BBM dinaikkan membuat
keadaan semakin memburuk. Aksi-aksi mahasiswa yang telah bergulir sejak awal
1998 semakin marak dan menular ke banyak kampus di seluruh Indonesia. Aksi
mahasiswa yang terjadi sepanjang Mei 1998 menemukan momentumnya pada tanggal 12
Mei 1998 di kampus Universitas Trisakti di Jalan Kyai Tapa, Grogol, Jakarta.
Peristiwa ini telah merenggut nyawa empat orang mahasiswa Trisakti akibat
tembakan peluru tajam oleh aparat kepolisian.
Kerusuhan Mei 1998 terjadi pada
tanggal13-15. Ketiadaannya aparat membuat kerusuhan Mei 1998 ini mencapai klimaksnya pada 14 Mei 1998.
Perspektif Politik terjadinya Kerusuhan Mei 1998 tidak lepas dari aspek politik
yang terjadi saat itu. Isu rivalitas antara Wiranto dan Prabowo menjadi
pembicaraan kalangan elite khususnya elite tentara sejak awal 1998. Sebagian
pegamat menganalisa bahwa “konflik” yang terjadi antara Wiranto dan Prabowo
sengaja diciptakan Soeharto agar terjadi keseimbangan sehingga tidak ada yang
terlalu dominan.
Kasus yang memukul Prabowo menjelang
Mei 1998 adalah penculikan aktivis mahasiswa. Kasus penculikan tidak dapat
dipisahkan dari situasi keamanan, khususnya di ibukota, pada akhir 1997 dan
Januari 1998. Dengan munculnya kasus penculikan, posisi Wiranto menjadi di atas
angin. Ia berhasil menampilkan diri sebagai figure demokrat dan seolah-olah
berpegang pada hukum. Prabowo mengakui adanya sembilan orang yang ditangkap
anggota Tim Mawar. Semuanya telah dilepaskan dengan selamat dan mereka yang
masih hilang bukanlah tanggung jawabnya. Artinya, memang ada pihak-pihak lain
di luar Prabowo yang ikut menangkap para aktivis. Rivalitas antara Prabowo dan
Wiranto jelas mewarnai politik internal di ABRI menjelang Insiden Trisakti dan
huru-hara Mei 1998.
Kepentingan-kepentingan golongan
saat kerusuhan Mei 1998 dapat kita lihat dari beberapa petinggi negara yang
melakukan suatu tindakan yang menurutnya itu merupakan suatu pengamanan.
Penculikan ini merupakan kerja politik yang kuat untuk mempertahankan kekuasaan
melalui keunggulan monopoli alat-alat kekerasan, dengan kata lain kasus
penculikan merupakan operasi intelejen dari sebuah desain politik untuk
mengamankan kepentingan status quo kekuasaan.
- Proses terjadinya Peristiwa Mei 1998
Kasus-kasus
Kerusuhan Mei 1998
A.
Demonstrasi Mahasiswa
Pada bulan Januari 1998, aksi-aksi dilakukan
oleh berbagai kelompok seperti mahasiswa baik kelompok Cipayung maupun Non
Cipayung, koalisi LSM, Ormas dan kelompok pemuda dan buruh. Lokasi aksi umumnya
adalah kantor instansi pemerintah dan kampus. Bulan April, jumlah aksi terus
bertambah. Bentrok dengan aparat pun mulai meningkat. Isu politik semakin
meningkat. Tuntutan reformasi, anti KKN dan menurunkan Soeharto semakin gencar.
Dukungan masyarakat semakin bertambah, begitu juga dari kelompok
profesional. Pada bulan Mei, aksi mahasiswa telah semakin meningkat, terlebih
setelah pemerintah karena kenaikkan harga BBM dan terjadinya penembakan di
Trisakti yang diikuti oleh kerusuhan di berbagai kota.
B.
Insiden Trisakti
Usai mengikuti orasi-orasi hingga siang hari
mahasiswa mulai bergerak ke luar kampus melalui jalan S. Parman. Mahasiswa
menuntut long march ke Gedung DPR/MPR Senayan untuk menyampaikan aspirasi
mereka. Mereka diblokir oleh dua lapis aparat kepolisian lengkap dengan tameng
dan pentungan di depan Kantor Walikota Jakarta Barat, mahasiswa di bawah
pimpinan Ketua SMUT, Julianto Hendro Cahyono, meminta aparat mengizinkan mereka
ke Senayan dalam aksi damai. Aparat keamanan dari pasukan Pengendalian Massa
menolak tuntutan itu. Sejumlah mahasiswi membagikan bunga mawar pada aparat
sebagai tanda damai.
Ketika rombongan mahasiswa sedang bergerak
kembali ke dalam kampus, terjadi provokasi oleh seorang yang mengaku alumni
Universitas Trisakti yang kemudian diketahui bernama Mashud. Mahasiswa menuduh
Mashud sebagai intel yang mau memprovokasi mereka dengan cara mengejek dan
memancing kemarahan. Mahasiswa sempat terpancing dan mengejar Mashud yang masuk
ke barisan aparat keamanan untuk meminta perlindungan. Kemudian terjadi
dorong-mendorong antara massa dan pasukan. Selain dikejar, diburu, ditendang
dan diinjak oleh aparat keamanan, korban yang paling banyak berjatuhan adalah
korban karena tembakan. Laras senapan aparat keamanan secara sporadis diarahkan
kepada mahasiswa, aparat keamanan melakukan penembakan membabi buta. Sebagian
aparat yang mengambil posisi di atas jembatan layang mengarahkan tembakan kea
rah mahasiswa di dalam kampus. Dari sinilah banyak berjatuhan korban luka dan
meninggal dunia.
C.
Penjarahan diberbagai
Wilayah
Keusuhan hari pertama ini umumnya terjadi di
daerah Jakarta Barat, di sekitar Jalan KH Hasyim Asyari, lampu merah Roxy,
Jalan KH Mochammad Mansyur, kemudian menyebar menyebar ke Bendungan Hilir Raya,
Tanah Abang dan ke arah Bandara Cengkareng.
Penjarahan dan kerusuhan dilakukan disiang
hari di daerah Grogol dekat kampus Trisakti. Karena jalan ke arah Grogol banyak
diblokir akhirnya massa beralih ke Jalan Daan Mogot, Pesing, Cengkareng hingga
perbatasan Jakarta-Tanggerang. Perusuh membawa computer, televisi, kulkas dan
umumnya barang-barang elektronik. Perusuh yang lain melampiaskan kemarahan
dengan membakar barang-barang yang dikeluarkan ke jalan-jalan bersama sejumlah
mobil dan motor yang tengah parkir. Mobil-mobil di jalan ke arah Bandara
Soekarno Hatta dihentikan dan penumpangnya diperas perusuh.
Beberapa toko dan ruko di Jalan Hasyim Asyari
habis dijarah dan dibakar massa. Beberapa kantor bank dilempari batu. Kalangan
etnis Tionghoa dan kalangan orang berada (orang-orang kaya) menjadi sasaran. Di
Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, massa telah menjarah pertokoan, toko-toko juga
dilempai batu, batu dan benda apa saja yang tersedia. Gumpalan asap hitam
menyelimuti langit kota Jakarta Ketika senja tiba, sebagian massa mulai
meninggalkan jalan dan kembali ke rumah masing-masing.
D.
Pemerkosaan Terhadap Etnis
Tionghoa
Berbagai tindakan akibat sentiment rasial
terjadi dalam berbagai bentuk. Mulai dari bentuk makian, hinaan, hingga dalam
bentuk perusakan, penjarahan/perampasan, pembakaran, dan penganiayaan,
pelecehan, pemerkosaan, hingga pembunuhan. Berbagai bentuk tindakan-tindakan
yang disertai ekspresi kebencian atau anti terhadap etnis tionghoa terjadi pada
semua wilayah, khususnya wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta
Selatan. Sentiment rasial yang terjadi saat itu membuat orang-orang dari etnis
tionghoa menjadi incaran massa saat itu, tidak hanya itu pemerkosaan dan
pembunuhan yang dilakukan terhadap etnis tionghoa pun membuat para kelompok
tersebut merasa terdiskriminasi.
E.
Penculikan Aktivis
Menjelang SU-MPR (1-11 Maret 1998), sebelum
Mei 1998, terjadi penculikan terhadap sejumlah aktivis mahasisswa, LSM, Ormas
dan partai antara Februari hingga Maret 1998. Penculikan diiketahui dilakukan
oleh Tim Mawar, tim yang dibentuk oleh Komandan Batalyon 42, Group IV Kopssus,
Mayor Bambang Kristiono atas perintah Letjen Prabowo Subianto. Tim Mawar
mengembangkan perintah Danjen Kopassus dengan menangkap sembilan orang aktivis.
Kasus penculikan tidak dapat dipisahkan dari situasi keamanan, khususnya di
ibukota. Pada faktanya, walaupun nama orang-orang yang telah diculik berkaitan
dengan nama-nama organisasi (KNDP, PRD, PIJAR, ALDERA, PDI Megawati dan
lainnya) yang dianggap bermasalah dan berpeluang membahayakan keamanan
masyarakat dan Negara, sebagian besar dari orang-orang tersebut diculik setelah
SU-MPR selesai dilaksanakan. Oleh karena itu terdapat kesulitan untuk
memastikan bahwa orang-orang yang diculik tersebut hanya berkaitan dengan
pengamanan SU-MPR. Kasus penculikkan menjadi pembicaraan hangat setelah muncul
berbagai aksi demonstrasi dan unjuk rasa. Berbagai pihak, baik sipil dan
militer di dalam negeri memberikan reaksi dan tekanan keras khususnya kepada
pimpinan TNI/POLRI.
Kerusuhan Mei 1998 terjadi dalam bentuk
kerusuhan massal yang meliputi berbagai tindakan pembunuhan, penganiayaan,
peusakan, pembakaran, penjarahan, penghilangan orang secara paksa dan
pemerkosaan. Kerusuhan diyakini terkait erat dengan proses pergeseran elit
politik saat itu yang kemudian diikuti mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal
21 Mei 1998 sebagai momentum kemenangan gerakan reformasi. Penyelesaiaan
pelanggaran HAM yang berat di masa lalu memiliki makna strategis sebagai bagian
dari proses transisi demokrasi yang harus dilalui oleh bangsa Indonesia. Hal
ini untuk mengegakkan hukum dan HAM, sekaligus memberikan keadilan kepada para
korban dan mencegah terjadinya kejadian serupa di masa depan dengan cara
menghukum para pelaku.
Kerusuhan Mei 1998 nyata-nayata telah
mengakibatkan penghancuran, penganiayaan dan melemahkan kelompok masyarakat
sipil. Kerusuhan yang terjadi didorong oleh sekelompok orang tertentu dan pada
banyak lokasi terlihat dengan ciri-ciri tertentu. Kelompok massa ini dilkenal
dengan sebutan provokator. Kelompok ini terlihat terlatih, terorganisir dan
membawa peralatan tertentu yang digunakan untuk merusak atau membakar. Fakta
menunjukan pada 55 lokasi titik terlihat adanya aparat keamanan di lokasi
kerusuhan. Ketidakhadiran aparat di 55 lokasi menunjukkan ketidakpastian aparat
keamanan melakukan pengamanan. Hal ini menunjukan bahwa tindakan pengamanan yang
dilakukan aparat pada lokasi kerusuhan tidak efektif, karena sebagian besar
tindakan yang dilakukan tidak efektif.
Dari banyaknya kerugian yang dialami dan
banyaknya korban menunjukkan bahwa aparat keamanan tidak efektif mengatasi
situasi saat itu, karena tidak terlihatnya aparat dibeberapa lokasi kerusuhan,
bahkan aparat cenderung membantu peristiwa tersebut. Karena saat terjadinya
kerusuhan tidak lepas kendali dari perintah komando, dan telah ada kebijakan
aparat untuk membiarkan kerusuhan terjadi yang menggunakan fasilitas dan
sumber-sumber publik, dengan cara :
A. Tidak mengerahkan pasukan secara patut
sehingga banyak daerah yang tidak diamankan.
B. Pasukan yang ada dilokasi tidak melakukan
tindakan apapun saat kerusuhan terjadi.
C. Pasukan meninggalkan lokasi kerusuhan.
D. Pasukan tidak bergerak ke lokasi kerusuhan
yang jaraknya relative dekat.
Peristiwa kerusuhan Mei 1998 tidak dapat
dilepaskan dari konteks situasi dan dinamika politik Indonesia pada waktu itu.
Berbagai peristiwa yang terjadi saat itu penculikan sejumlah aktivis, krisis
ekonomi, demonstrasi mahasisswa yang terus-menerus, serta tewas tertembaknya
mahasiswa Trisakti. Tragedi yang terjadi di beberapa kota secara bersamaan
dengan memakan korban jiwa dan harta benda. Tidak terdapatnya aparat diberbagai
lokasi kerusuhan membuat semakin menjadinya kerusuhan. Masyarakat yang seakan
mengamuk membuat semakin karut marut situasi saat itu. Banyaknya massa membuat
sebagian orang memanfaatkan situasi dengan memprovokasi sehingga membuat massa
semakin marah dan merusak semua yang ada di sekitar lokasi kerusuhan. Hal ini
seperti yang dinyatakan oleh Djayadi Hanan selaku expert opinion, yaitu :
Memang ada dugaan sekelompok orang melakukan
provokasi agar demonstrasi besar-besaran mahasiswa dan masyarakat umum saat itu
berubah menjadi kerusuhan. Diduga kuat provokasi tersebut diorganisir oleh
aparat negara, terutama tentara, karena mereka berkepentingan untuk membuat
demonstrasi damai itu menjadi rusuh agar terjadi kesan bahwa peristiwa tuntutan
masyarakat dan mahasiswa bukanlah bersifat politik tetapi kriminal. Bila
kerusuhan terjadi, tentara punya alasan untuk mengambil alih situasi dan
memegang kendali kekuaasaan. Dengan demikian tidak saja rejim penguasa dapat
dipertahankan tetapi tentara/aparat juga menjadi pemegang kekuasaan politik
bila terjadi pergantian kekuasaan saat itu.
Dari banyaknya data yang didapat dilapangan,
dan beberapa nama yang diduga sebagai orang yang bertanggung jawab atas
terjadinya Peristiwa Kerushan Mei 1998. Komnas HAM membuat laporan dan
pemanggilan kepada nama-nama tersebut untuk dilakukan penyidikan oleh
kejaksaan, tetapi kejaksaan belum melakukan penyidikan tersebut sampai saat
ini. Bahkan Komnas HAM pun sudah membut surat rekomendasi kepada DPR untuk
menindak lanjuti kasus Pelanggaran HAM yang berat pada Kerusuhan Mei 1998.
Komnas HAM pun sudah membuat surat untuk presiden dan mendesak untuk segera di
selesaikan. Tapi, sampai saat ini belum ada langkah serius pemerintah untuk
menyelesaikannya. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Djayadi Hanan selaku
expert opinion, yaitu :
Pemerintah tampak memiliki keengganan karena
aparat yang diduga kuat menjadi penanggungjawab kasus tersebut masih memiliki
kekuasaan atau berhubungan erat dengan jaringan kekuaasaan di tingkat nasional.
Hampir di semua partai politik, sejumlah mantan tentara memegang peran kunci.
Mereka ini tentu akan berusaha melindungi teman-teman korps mereka dari proses
hukum. Karena itu dari segi politik temuan-temuan dari Komnas HAM kurang
mendapat dukungan untuk ditindaklanjuti secara nyata. Di samping itu, sejumlah
nama yang diduga kuat terlibat bahkan ikut menjadi dalang peristiwa tersebut
juga masih memegang kendali kekuasaan atau memegang jabatan tinggi. Tentu akan
sulit untuk memproses secara sungguh-sungguh peristiwa tersebut karena yang ada
dalam lingkaran kekuasaaan akan terus menghalangi proses pengungkapan dan
penyelesaiannya secara menyeluruh.
Saat terjadinya kerusuhan pun Pangab Wiranto pergi ke Malang pada 14 Mei 1998
dengan membawa banyak jenderal sedangkan saat itu situasi di Jakarta sedang
darurat dan tidak ada pengamanan satupun dari Brimob, pasukan Brimob ditarik
dan Kostrad yang diturunkan ke lapangan untuk pengamanan. Karena saat itu
komando masalah keamanan adalah Mabes ABRI yang membawahi POLRI dan TNI.
Disengaja atau tidak tetapi itu yang terjadi pada saat huru-hara berlangsung.
Hubungan Militer dan Sipil saat itu berlangsung baik. Tetapi pada saat itu
sipil yang dianggap pro demokrasi dan menginginkan perubahan membuat para
petinggi menganggap orang sipil menentang penguas rezim ORBA. Masa pemerintahan
ORBA juga dikenal sebagai pemerintahan yang militeristik. Dimana dalam setiap
mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat, pemerintahan selalu menggunakan
militer untuk mengatasi masalah yang sering kali menggunakan cara yang bersifat
represif. Pelanggaran HAM dapat dilakukan terang-terangan dimanapun oleh alat
negara tanpa adanya proses hukum.
Awal 1998 saat pemerintahan Orba berlangsung terjadi krisis. Krisis yang
tidak mampu diatasi oleh pemerintah saat itu membuat rakyat melakukan tindakan
kejahatan di mana-mana. Aksi masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa mulai
terjadi dimana-mana. Aksi dilakukan untuk menuntut mundur Soeharto karena
dinilai telah gagal dalam mengatasi masalah krisis Indonesia. Soeharto
memerintahkan militer untuk menghalang aksi demonstrasi yang dilakukan oleh
masyarakat. Bahkan militer tidak segan-segan melakukan tindakan represif yang
berujung pada kematian di kalangan demonstran. Situasi ini membuat Soeharto
mengundurkan diri sebagai Presiden saat itu.
